Politik, Pemerintah, dan Pemilu

Prinsip

Di TikTok, komunitas kami dapat membagikan konten politik secara organik asalkan mematuhi Pedoman Komunitas kami. Namun, kami tidak mengizinkan iklan politik berbayar karena sifat iklan politik dianggap tidak cocok dengan pengalaman penggunaan TikTok. Selain Kebijakan Iklan Politik Berbayar, kami melarang iklan dalam bentuk apa pun oleh tokoh dan entitas politik.

Entitas pemerintah dan pemerintah internasional boleh beriklan di TikTok, asalkan mereka bekerja sama langsung dengan perwakilan TikTok, menyelesaikan proses sertifikasi kami, dan mematuhi semua Kebijakan TikTok, termasuk Kebijakan Iklan Pemerintah kami.

Hanya entitas resmi yang bertanggung jawab mengawasi pemilu yang boleh beriklan tentang pemilu atau referendum. Penyebutan tentang pemilu atau referendum yang akan datang atau saat ini, termasuk ajakan untuk memberikan suara, pendaftaran pemilih, dan ajakan untuk berpartisipasi, dilarang bagi semua pengiklan lainnya.

Kebijakan ini berlaku di semua fitur monetisasi kami, termasuk iklan berbayar, kreator yang diberi kompensasi karena membuat Branded Content, termasuk iklan yang tidak dinyatakan sebagai iklan, dan penggunaan alat promosi lainnya di TikTok. Semua pengiklan harus mematuhi Ketentuan Layanan dan Pedoman Komunitas, dan semua kebijakan yang ada di Business Help Center yang mengatur penggunaan layanan TikTok.

Iklan politik berbayar

Kebijakan

Kami tidak mengizinkan iklan politik berbayar di semua fitur monetisasi kami, termasuk iklan berbayar, kreator yang diberi kompensasi karena membuat Branded Content politik, dan penggunaan alat promosi lainnya di TikTok, seperti fitur Promote.

Hal-hal yang tidak diizinkan:

• Penyebutan, dukungan, atau penentangan terhadap:

  • Pejabat publik eksekutif, legislatif, atau yudikatif yang aktif

  • Calon atau kandidat untuk jabatan publik eksekutif, legislatif, atau yudikatif

  • Partai dan tokoh politik yang aktif menduduki posisi kepemimpinan di partai politik

  • Komite gerakan politik atau komite yang sejenis di setiap negara

• Mendukung atau menentang:

  • Pemilihan umum yang lalu, saat ini, atau yang diusulkan

  • Referendum atau pemungutan suara lainnya

  • Hasil, proses, atau usulan kebijakan legislatif, yudikatif, atau eksekutif, termasuk iklan yang mendukung atau menentang kebijakan atau pejabat pemerintah, rekam jejak, bentuk pemerintahan, atau sistem politik

• Menyebutkan, mempromosikan, atau menjual merchandise yang menampilkan individu, entitas, atau konten terlarang, termasuk slogan, simbol, atau logo kampanye

Hal-hal yang diizinkan jika memenuhi persyaratan tertentu:

• Hanya entitas resmi yang bertanggung jawab mengawasi pemilu dan referendum yang boleh beriklan tentang pemilu atau referendum yang akan datang atau saat ini. Penyebutan tentang pemilu atau referendum yang akan datang atau saat ini, termasuk ajakan untuk memberikan suara, pendaftaran pemilih, dan ajakan untuk berpartisipasi, dilarang bagi semua pengiklan lainnya.

• Iklan yang mempromosikan pariwisata, acara budaya, pentas hiburan, atau inisiatif amal mungkin berisi penyebutan insidental tentang anggota keluarga kerajaan yang memiliki kapasitas pemerintahan resmi. Penyebutan ini harus terkait langsung dengan inisiatif yang diiklankan, dan iklannya tidak boleh secara langsung mendukung atau menentang tokoh tersebut. Penargetan geografis dibatasi pada wilayah asal pengiklan.

Pemerintah dan entitas resmi yang mengawasi pemilu

Kebijakan

Entitas pemerintah, entitas pemerintah internasional, dan entitas resmi yang mengawasi pemilu dan referendum boleh berinteraksi dengan komunitas TikTok melalui iklan. Pengiklan yang memenuhi syarat harus bekerja sama langsung dengan perwakilan TikTok dan menyelesaikan proses sertifikasi kami sebelum meluncurkan kampanye periklanan apa pun. Periklanan dibatasi hanya pada kategori yang disetujui di bawah ini dan harus mematuhi semua kebijakan lainnya, termasuk Kebijakan Iklan Politik Berbayar kami. TikTok berhak menolak atau membatasi layanan periklanan jika kami menentukan bahwa suatu entitas atau aktivitas periklanannya merusak integritas TikTok, kepercayaan dan keamanan komunitas, atau integritas proses sipil.

Hal-hal yang diizinkan:

• Mempromosikan inisiatif pariwisata, budaya, atau hiburan

• Mempromosikan kepentingan publik yang signifikan terkait dengan kesejahteraan atau kesehatan masyarakat umum, seperti kesehatan, keselamatan, atau edukasi publik*

• Mempromosikan kesempatan kerja atau kegiatan sukarela*

*Iklan ini hanya dapat ditargetkan di negara asal pengiklan.

Hal-hal yang diizinkan jika memenuhi persyaratan tertentu:

• Hanya entitas resmi yang bertanggung jawab mengawasi pemilu yang boleh beriklan tentang pemilu dan referendum. Iklan ini dibatasi pada prosedur dan metode untuk berpartisipasi dalam pemilu atau referendum, termasuk informasi logistik, pendaftaran pemilih, ajakan untuk berpartisipasi, dan perekrutan staf secara profesional maupun sukarela untuk kegiatan pemilu. Pengiklan dilarang menggunakan penargetan iklan berdasarkan gender atau usia untuk iklan ini.

Individu dan entitas yang dilarang

Individu dan entitas berikut tidak diizinkan beriklan di platform kami:

• Pejabat publik eksekutif, legislatif, atau yudikatif yang aktif

• Calon atau kandidat untuk jabatan publik eksekutif, legislatif, atau yudikatif

• Partai dan tokoh politik yang aktif menduduki posisi kepemimpinan di partai politik

• Anggota keluarga kerajaan yang memiliki kapasitas pemerintahan resmi

• Komite gerakan politik (political action committee/PAC) atau komite yang sejenis di setiap negara, termasuk organisasi kampanye politik

• Entitas atau individu yang bertindak atas nama pengiklan yang dilarang

Larangan atau pembatasan tambahan mungkin berlaku. Pelajari selengkapnya dengan membaca Kebijakan Akun Pengiklan dan Kebijakan Tokoh dan Entitas Politik kami.

Landing page

Kebijakan kami berlaku untuk materi iklan dan landing page. Berikut ini adalah aturan lebih spesifik yang berlaku untuk landing page:

• Landing page lembaga berita boleh berisi penyebutan tentang konten yang dilarang oleh kebijakan kami, asalkan fokus utama landing page tersebut bukanlah konten, entitas, atau individu yang dilarang.

• Landing page entitas resmi yang bertanggung jawab mengawasi pemilu boleh memuat informasi faktual mengenai prosedur dan metode untuk berpartisipasi dalam pemilu atau referendum.

Larangan atau pembatasan tambahan mungkin berlaku. Pelajari selengkapnya tentang Kebijakan Landing Page kami dengan membaca artikel Format dan Fungsionalitas Iklan.